tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas; b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 40 4.1.2 Lambang Satuan Polisi Pamong Praja . Adapun arti atau makna dari lambang Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Gambar berikut : Gambar 4.1 Lambang dan Makna Satpol PP . Sumber : Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Skripsi dengan judul “ PEMBENTUKAN CITRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Komunikasi Eksternal Kegiatan Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2013) ” disusun untuk memenuhi Profil Kepala Satuan; VISI DAM MISI; Arti Lambang Kabupaten Banjar; Letak Geografis dan Luas Daerah; Jumlah Penduduk; PROFIL SATPOL PP. Sejarah; Profil Pejabat; Struktur Organisasi; Alamat Marko; Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia; Panca Wira Setya Polisi Pamong Praja; Arti Lambang Satpol PP; Motto Satpol PP Kabupaten Banjar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun Terw ujudnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional. 10. TANGGUNG JAWAB : 10.1. Kebenaran program kerja bidang sesuai rencana ; 10.2. Kebenaran dan ketepatan w aktu pelaksanaan tugas ; 10.3. Koordinasi dan keharmonisan suasana kerja ; 10.4. Peningkatan disiplin kerja baw ahan. 11. WEWENANG : 11.1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis/Bentuk Peraturan. PERATURAN PEMERINTAH. Pemrakarsa. PEMERINTAH PUSAT. Nomor. 6. Tahun. 2010. menandakan bahwa polisi pamong praja lahir pada tahun 1950. Jl. Pangeran Drajat No.49 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Telp. 0231 211962 Fax, 0231 8305362 Email ; satpolpp@cirebonkota.go.id Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana Ketentraman Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah BARU, S.Pd., M.Si.Pembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19700228 199803 1 007 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 2. Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Pasal 2 ayat (2) Pembentukan Satpol PP Rabu (6/12) Melaksanakan pendampingan kegiatan pengawasan UTTP (alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya) oleh Dinas perdagangan,perindustrian dan koperasi,usaha kecil dan menengah (Disdagperinkopukm).Dasar Hukum Perda Kabupaten Buleleng No.4… selengkapnya. 05 Desember 2023 14 kali. BAB IIITUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN BANGUNAN DI KABUPATEN BADUNG .. 45 3.1 Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah tentang Izin Bangunan di Kabupaten 4Q3F.

lambang satuan polisi pamong praja